logo

Pelantikan Hakim dan Panitera Pengganti Baru

Selasa, 17 Maret 2020.Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melantik satu hakim baru dan dua Panitera Pengganti. Acara tersebut bertempat di aula utama Pengadilan Agama Kab
Pelantikan Hakim dan Panitera Pengganti Baru

Tim Dari PTA Surabaya Melakukan Pembinaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tim dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya melakukan pembinaan di Pengadilan Agama kabupaten Kediri. Tim tersebut terdiri dari tiga orang. Diketuai oleh salah satu hakim penga
Tim Dari PTA Surabaya Melakukan Pembinaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tim Badan Pusat Statsitik Melakukan Sosialisasi Sensus Penduduk Tahun 2020

Selasa, 25 Februari 2020. Tim dari Badan Pusat Statsitik (BPS) Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi terkait sensus Penduduk tahun 2020 pada warga Pengadilan Agama Kabupaten Kedir
Tim Badan Pusat Statsitik Melakukan Sosialisasi Sensus Penduduk Tahun 2020

Dua Inovasi Baru Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Selasa, 25 Februari 2020. Bertempat di aula utama, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merilis dua palikasi baru. Yakni SIANDOL (Sistem Antrian Sidang Online) dan SIVALAC (Sistem Val
Dua Inovasi Baru Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Coffee Morning Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kediri, 5 Februari 2020. Bertempat di aula utama, para pimpinan dan para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengadakan coffee morning. Agenda ini diikuti oleh Ketua, Wakil
Coffee Morning Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh pakediri on . Hits: 239

Kebijakan Dan Peraturan

KEBIJAKAN DAN PERATURAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

UNDANG­ UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

   Undang-Undang ini bertujuan untuk :

  1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

  Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah :

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
  • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Link Download: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

   2. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-114/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Link Download: SK Ketua MA Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Jl. Sekartaji No.12, Doko,
Ngasem, Kediri,
Jawa Timur 64182

(0354) 682175

(0354) 682175

pa.kedirikab@gmail.com / mail@pa-kedirikab.go.id / kepaniteraan.kabkediri@gmail.com