logo

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI MENGGELAR SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU

Rabu, 4 Desember 2019. Bertempat di convention hall Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggelar sidang isbat nikah terpadu. Program i
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI MENGGELAR SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Memasuki 10 Besar Peringkat Penanganan Perkara

  Kediri, 2 Desember 2019. Rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP periode 29 November 2019 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menduduki peringkat 10
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Memasuki 10 Besar Peringkat Penanganan Perkara

Visitasi Tim Evaluator Kemenpan RB

Senin, 11 November 2019. Tim evaluator pembangunan Zona Integritas (ZI) dari KEMENPAN-RB melakukan visitasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Visitasi ini dalam rangka mela
Visitasi Tim Evaluator  Kemenpan RB

RAPAT DINAS PEMBINAAN dan PERDANA WAKIL KETUA BARU PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

Kabupaten Kediri (18/06), Bertempat di aula kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, semua unsur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri megikuti rapat dinas bulanan dan pembinaan. Seba
RAPAT DINAS PEMBINAAN dan PERDANA WAKIL KETUA BARU PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

Kabupaten Kediri (14/06) Segenap keluarga besar Pengadian Agama Kabupaten Kediri mengikuti acara pelantikan wakil ketua  Pengadian Agama Kabupaten Kediri yang baru, yakni bapa
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh pakediri on . Hits: 151

Kebijakan Dan Peraturan

KEBIJAKAN DAN PERATURAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

UNDANG­ UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

   Undang-Undang ini bertujuan untuk :

  1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

  Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah :

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
  • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Link Download: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

   2. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-114/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Link Download: SK Ketua MA Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Jl. Sekartaji No.12, Doko,
Ngasem, Kediri,
Jawa Timur 64182

(0354) 682175

(0354) 682175

pa.kedirikab@gmail.com / mail@pa-kedirikab.go.id / kepaniteraan.kabkediri@gmail.com