logo

Rapat Rutin Awal Bulan Maret

Kab Kediri-Bertempat di ruang sidang utama, seluruh personel Pengadilan Agama Kab Kediri mengadakan rapat koordinasi dan pembinaan rutin bulanan yang biasa dilakukan saat awal bula
Rapat Rutin Awal Bulan Maret

Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 05 April 2019

Assalamu'alaikum wr. wb. Dengan ini kami sampaikan Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 05 April 2019. Demikian, terima kasih. Wassalamu'
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 05 April 2019

Expose Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Pengadilan Agama Kab Kediri

Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasaan daerah (Hatibinwasda) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur untuk Pengadilan Agama Kab Kediri dengan susunan rombongan Hakim Tinggi Pengadil
Expose Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Pengadilan Agama Kab Kediri

Pencanangan Zona Integritas Di Pengadilan Agama Kab Kediri

Kamis, 14 Maret 2019. Pengadilan Agama KabupatenKediri menggelar acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Ber
Pencanangan Zona Integritas Di Pengadilan Agama Kab Kediri

Pelantikan Hakim Baru di Pengadilan Agama Kab Kediri

Ketua Pengadilan Agama Kab Kediri Drs. H. JEJE JAENUDIN, M.S.I. pada hari Jumat 29 Maret 2019 melantik 1 orang hakim, sebagai hakim di Pengadilan Agama Kab Kedir
Pelantikan Hakim Baru di Pengadilan Agama Kab Kediri

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh pakediri on . Hits: 15

Kebijakan Dan Peraturan

KEBIJAKAN DAN PERATURAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

UNDANG­ UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

   Undang-Undang ini bertujuan untuk :

  1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

  Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah :

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
  • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Link Download: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

   2. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-114/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Link Download: SK Ketua MA Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Jl. Sekartaji No.12, Doko,
Ngasem, Kediri,
Jawa Timur 64182

(0354) 682175

(0354) 682175

pa.kedirikab@gmail.com / mail@pa-kedirikab.go.id / kepaniteraan.kabkediri@gmail.com