logo

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI MENGGELAR SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU

Rabu, 4 Desember 2019. Bertempat di convention hall Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggelar sidang isbat nikah terpadu. Program i
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI MENGGELAR SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Memasuki 10 Besar Peringkat Penanganan Perkara

  Kediri, 2 Desember 2019. Rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP periode 29 November 2019 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menduduki peringkat 10
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Memasuki 10 Besar Peringkat Penanganan Perkara

Visitasi Tim Evaluator Kemenpan RB

Senin, 11 November 2019. Tim evaluator pembangunan Zona Integritas (ZI) dari KEMENPAN-RB melakukan visitasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Visitasi ini dalam rangka mela
Visitasi Tim Evaluator  Kemenpan RB

RAPAT DINAS PEMBINAAN dan PERDANA WAKIL KETUA BARU PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

Kabupaten Kediri (18/06), Bertempat di aula kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, semua unsur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri megikuti rapat dinas bulanan dan pembinaan. Seba
RAPAT DINAS PEMBINAAN dan PERDANA WAKIL KETUA BARU PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

Kabupaten Kediri (14/06) Segenap keluarga besar Pengadian Agama Kabupaten Kediri mengikuti acara pelantikan wakil ketua  Pengadian Agama Kabupaten Kediri yang baru, yakni bapa
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh pakediri on . Hits: 409

Posbakum

PELAYANAN BANTUAN HUKUM

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)

Pengadilan Agama Blitar bekerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Tulungagung untuk membentuk Posbakum karena Posbakum merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.

HAK ATAS BIAYA PERKARA CUMA-CUMA

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan:

  1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau,
  3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

PROSEDUR LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

A. Dasar Hukum :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

B. Pengertian :

Layanan Pembebasan biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara dipengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan Pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberiman bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

C. Prosedur :

  1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kab Kediri melalui Meja 1 dengan melampirkan :
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepdes/Wali Nagari setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
  2. Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran
  3. Berdasarkan point 2 tersebut diatas, Ketua mengeluarkan Surat Penetapan diterima atau ditolaknya Permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Jika ditolak, maka perkara diproses sebagaimana perkara biasa dan Pemohon/Penggugat diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara. Jika Permohonan diterima, maka Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran Negara.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Jl. Sekartaji No.12, Doko,
Ngasem, Kediri,
Jawa Timur 64182

(0354) 682175

(0354) 682175

pa.kedirikab@gmail.com / mail@pa-kedirikab.go.id / kepaniteraan.kabkediri@gmail.com