logo

Rapat Rutin Awal Bulan Maret

Kab Kediri-Bertempat di ruang sidang utama, seluruh personel Pengadilan Agama Kab Kediri mengadakan rapat koordinasi dan pembinaan rutin bulanan yang biasa dilakukan saat awal bula
Rapat Rutin Awal Bulan Maret

Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 05 April 2019

Assalamu'alaikum wr. wb. Dengan ini kami sampaikan Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 05 April 2019. Demikian, terima kasih. Wassalamu'
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 05 April 2019

Expose Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Pengadilan Agama Kab Kediri

Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasaan daerah (Hatibinwasda) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur untuk Pengadilan Agama Kab Kediri dengan susunan rombongan Hakim Tinggi Pengadil
Expose Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Pengadilan Agama Kab Kediri

Pencanangan Zona Integritas Di Pengadilan Agama Kab Kediri

Kamis, 14 Maret 2019. Pengadilan Agama KabupatenKediri menggelar acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Ber
Pencanangan Zona Integritas Di Pengadilan Agama Kab Kediri

Pelantikan Hakim Baru di Pengadilan Agama Kab Kediri

Ketua Pengadilan Agama Kab Kediri Drs. H. JEJE JAENUDIN, M.S.I. pada hari Jumat 29 Maret 2019 melantik 1 orang hakim, sebagai hakim di Pengadilan Agama Kab Kedir
Pelantikan Hakim Baru di Pengadilan Agama Kab Kediri

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh pakediri on . Hits: 23

Posbakum

PELAYANAN BANTUAN HUKUM

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)

Pengadilan Agama Blitar bekerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Tulungagung untuk membentuk Posbakum karena Posbakum merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.

HAK ATAS BIAYA PERKARA CUMA-CUMA

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan:

  1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau,
  3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

PROSEDUR LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

A. Dasar Hukum :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

B. Pengertian :

Layanan Pembebasan biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara dipengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan Pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberiman bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

C. Prosedur :

  1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kab Kediri melalui Meja 1 dengan melampirkan :
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepdes/Wali Nagari setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
  2. Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran
  3. Berdasarkan point 2 tersebut diatas, Ketua mengeluarkan Surat Penetapan diterima atau ditolaknya Permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Jika ditolak, maka perkara diproses sebagaimana perkara biasa dan Pemohon/Penggugat diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara. Jika Permohonan diterima, maka Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran Negara.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Jl. Sekartaji No.12, Doko,
Ngasem, Kediri,
Jawa Timur 64182

(0354) 682175

(0354) 682175

pa.kedirikab@gmail.com / mail@pa-kedirikab.go.id / kepaniteraan.kabkediri@gmail.com