AREA V - PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
2. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.
3. Mempertahankan predikat WTP dari WBK
4. Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang

Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indicator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

A. Pengendalian gratifikasi.

1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi

2. Melaksanakan public campaign dilokasi layanan melalui pemasangan spanduk, banner, running text larangan gratifikasi. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: capture banner/spanduk/media public campaign

3. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi:

1. Membentuk unit pengendali gratifikasi
2. Memasang kamera CCTV pada area layanan. Kegiatan tersebut dilengkapi SK UPG, capture kamera pengawas(CCTV) dan tampilannya.

B. Penerapan SPIP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah membangun lingkungan pengendalian meliputi:

1. Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik
2. Membentuk tim SPIP
3. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen sosialisasi SPIP(undangan notulen daftar hadir foto sosialisasi), SK tim SPIP dokumen pengawasan dan monitoring pada layanan.

2. Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan

1. Melakukan identifikasi resiko
2. Melakukan analisis resiko terhadap factor kemungkinan dan factor dampak. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen matrik identifikasi resiko, dan dokumen analisis resiko.

3. Satuan kerja telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. Membuat laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

4. Satuan kerja telah menginformasikan dan megimplementasikan SPIP kepada seluruh pejabat terkait meliputi kegiatan berupa sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel senin pagi dan apel jumat sore. Kegiatan dokumen dilengkapi data dukung: dokumen (foto naskah arahan, pembinaan apel) pada saat pelaksanaan apel.

C. Pengaduan Masyarakat.

1. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan kegiatan:

1. Menunjuk petugas pengaduan masyarakat
2. Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak pengaduan.
3. Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan
4. Mengelola pengaduan melalui media web aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: SK petugas pengaduan masyarakat, capture petugas/ruang/loket/kotak pengaduan, Capture spanduk/banner, Capture sarana pengaduan, melalui media web, aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi.

2. Laporan pengaduan masyarakat yang diterima ditindak lanjuti:

1. Merespon pengaduan masyarakat
2. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: capture respon pengaduan masyarakat, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepda bagian terkait.

3. Monitoring evaluasi pengaduan masyarakat:

1. Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring
2. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada bagian terkait. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : laporan monitoring dan evaluasi pengaduan setiap bulan, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk di tindak lanjuti.

4. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

D. WBS (Whistle Blowing System)

1. WBS sudah di internalisasi kepada seluruh pegawai melalui apel atau bintek atau sosialisasi
2. WBS telah diterapkan
3. Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WBS
4. Hasil evaluasi atas penerapan wbs telah ditindak lanjuti. Kegiatan-kegiatan dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen internalisasi WBS meliputi undangan, notulen, daftar hadir, foto pembinaan, capture aplikasi WBS, dokumen laporan hasil evaluasi, dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi.

E. Penanganan benturan kepentingan

1. Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
3. Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan
4. Penanganan bentukran kepentingan telah diimplementasikan dengan cara menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pertanyaan bebas dari benturan kepentingan
5. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
6. Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen pemetaan benturan kepentingan, dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan, surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan, laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan.

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :

PENILAIAN KERJA		DATA PENDUKUNG WBK 2020	DATA PENDUKUNG WBBM 2021
1	Pengendalian Gratifikasi	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Public Campaign Gratifikasi
		Inovasi dan SK Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
2	Penerapan SIPP	SK Satgas SPIP	SK Tim Risk Register, Satgas SPIP, Tim Manajemen Resiko, dan Eviden Inovasi
		Laporan Hawasbid	Peta Resiko, Turunannya Register dan Menajemen Resiko
		Rapat Pengendalian Manajemen Resiko	Laporan Hawasbid
		Rapat Sosialisasi Manajemen Resiko	Rapat Sosialisasi SPIP
3	Pengaduan Masyarakat	SK Meja Pengaduan dan Operator SIWAS	Kebijakan Pengaduan Masyarakat dan SK Meja Pengaduan dan Operator SIWAS
		Register Meja Informasi	Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan / BAP Hukuman Disiplin
		Monev Penanganan Pengaduan	Monev Penanganan Pengaduan
		Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan / BAP Hukuman Disiplin/SK KMA 076 Tahun 2009 Berubah Menjadi Perma 9 Tahun 2016 SK Penunjukan Petugas Pengaduan	Evaluasi Penanganan Pengaduan
4	Whistle-Blowing System	Internalisasi Whistle Blowing melalui SIWAS	Internalisasi Whistle Blowing
		Penerapan Whistle Blowing	Penerapan Whistle Blowing
		Monev WBS	Monev WBS
		Tindak Lanjut Evaluasi WBS	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
5	Penanganan Benturan Kepentingan	SK Tim Benturan Kepentingan	Pedoman Benturan Kepentingan
		Sosialisasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan
		Penanganan Benturan Kepentingan yang Diimplementasikan	Penanganan Benturan Kepentingan yang Diimplementasikan
		Monev Penanganan Benturan Kepentingan	Monev Penanganan Benturan Kepentingan
		Penanganan Benturan Kepentingan Yang Ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Pengaduan Benturan Kepentingan
6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
		Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)