Para pegawai sedang mengikuti ujian calon panitera pengganti. (Sumber foto: www.pta-mataram.go.id)

Jakarta l Badilag.net

Banyak satuan kerja di lingkungan peradilan agama yang mengeluhkan kurangnya panitera pengganti (PP). Jumlah PP yang tersedia dinilai tidak sebanding dengan jumlah hakim dan perkara yang ditangani.

“Proporsionalitas hakim dan PP sangat penting. Ada PA hakimnya 9 tapi PP-nya cuma 3. Perkara sudah cepat, selasai putusan, tapi PP belum menyelesaikan BAP,” tutur Wakil Ketua PTA Bandarlampung Rahmat Satya Wibawa, dalam rapat koordinasi Badilag dengan pimpinan PTA/MSA di Jakarta, Selasa lalu.

Berdasarkan data per Desember 2011, peradilan agama memiliki 1531 PP. Rinciannya: 195  di PTA, 459 di PA Kelas IA, 442 di Kelas IB dan 435 di PA Kelas II. Pada periode yang sama, hakim peradilan agama, termasuk ketua dan wakil ketua pengadilan, berjumlah 3687.

Sebagai gambaran, pada tahun 2011, perkara yang ditangani peradilan agama berjumlah lebih dari 363 ribu perkara. Dengan demikian, jika dikalkulasi secara kasar, seorang PP rata-rata membantu majelis hakim membereskan tidak kurang dari 240 berkas perkara dalam setahun.

Masalah ini sebenarnya bisa sedikit teratasi bila saja para calon PP yang direkrut secara nasional beberapa tahun belakangan telah mengikuti diklat dan memperoleh sertifikat. Namun, kenyataannya, karena berbagai faktor, Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung belum menyelenggarakan diklat PP untuk para CPP itu.

Kondisi ini memaksa sejumlah PTA, terutama di pulau Jawa, merekrut PP dari pegawai yang telah memenuhi syarat. Mereka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian PP.

“Tahun ini kami ingin menyelenggarakan ujian PP. Tapi kami ingin mendapat penjelasan dari Badilag: apa materi ujiannya, siapa yang membuat, bagaimana diklat dan sertifikasinya?” ujar Wakil Ketua PTA Bandung Hasan Bisri.

Tahun ini yang hampir pasti akan menyelenggarakan ujian PP adalah PTA Bandung dan PTA Maluku Utara. PTA-PTA lainnya juga punya inisiatif serupa, namun menunggu kebijakan resmi dari pusat.

Suatu hari, pagi-pagi sekitar pukul 7.30, ketika saya masuk kantor, di ruang tunggu sudah ada seorang pimpinan pengadilan daerah yang sudah sangat saya kenal, didampingi seorang hakim seniornya. Setelah saya senyum, salam dan sapa sebagaimana mestinya, kedua tamu itu saya persilahkan masuk ke ruang kerja saya.

Kemudian kami ngobrol, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan standar. Apa kabar, bagaimana keluarga, kapan  datang, pakai pesawat pukul berapa dan sejenisnya. Lalu, saya tanya tentang bagaimana perkembangan pengadilan yang dipimpinnya, apa ada permasalahan dan sebagainya. Semuanya dijawab dengan lancar-lancar saja, tidak ada masalah.

Saya tidak berani mengemukakan pertanyaan “ada maksud apa datang pagi-pagi ke Badilag?”,  sebab saya merasa kurang etis. Masa, baru saja beliau-beliau datang dari jauh, lalu sudah saya tanya maksud kedatangannya, rasanya kurang sopan.

Saya ingin menjadi pribumi yang baik. Makanya, sebelum beliau mengemukakan maksudnya, saya tidak bertanya maksud kedatangannya. Walaupun obrolan itu tidak mengalir, tersendat-sendat, saya tetap tidak bertanya apa maksud kedatangannya.  Sengaja, tempo ngobrol saya perlambat, untuk memberi kesempatan kepada sang tamu mengemukakan maksudnya itu. Namun,  sang tamupun tidak juga  menyampaikannya.