1. Pendefinitifan HAKIM

Dasar Hukum :

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Pasal 13, ayat 2) bahwa untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus Pegawai Negeri yang berasal dari Calon Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

Persyaratan Teknis :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Pasal 13, ayat 1), menyatakan bahwa seseorang untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Agama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga negara Indonesia;
  2. Beragama Islam;
  3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
    Indonesia Tahun 1945;
  5. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  6. Sehat jasmani dan rohani;
  7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  8. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Persyaratan Administrasi :

  1. SK CPNS;
  2. SK PNS;
  3. Surat tanda lulus Diklat Cakim;
  4. DP3 1 (satu) tahun terakhir;
  5. Usul dan Rekomendasi dari Pimpinan Satker.

 2. Pendefinitifan PNS

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2003.

Persyaratan Teknis :

1. Masa Kerja minimal 1 tahun sejak TMT CPNS;

2. Semua unsur dalam DP3 bernilai BAIK;

3.Telah lulus Diklat Prajabatan;

4. Sehat jasmani dan rohani.

Kelengkapan Administrasi : 

1. Foto Copy SK CPNS dan PNS;

2. Sertifikat Prajabatan;

3. Surat Keterangan Sehat dari TIM Dokter;

4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

5. DP3 (dibuat sejak melaksanakan tugas).

Prosedur Kenaikan Pangkat & Satya Lencana

KENAIKAN PANGKAT HAKIM DAN PNS PERIODE 1 APRIL DAN 1 OKTOBER  REGULER DILINGKUNGAN

PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor  99  Tahun 2000 Jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  6. Keputusan Presiden Nomor  21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian  sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan     Mahkamah Agung untuk penandatanganan dibidang Kepegawaian;
  8. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor    99  Tahun 2000 Jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.